Berdoa, Belajar, dan Berkarya

Setelah beberapa kali Aksi Bela Islam akhir-akhir ini, muncul reaksi dengan mengusung ide “kebhinekaan”. Aspirasi Islam dicoba dibenturkan dengan kenyataan bahwa NKRI tak hanya “milik” umat Islam semata. Menjaga kebhinekaan secara “membabi buta” adalah lumrah dalam pluralisme, turunan dari sekularisme. Doktrin pluralisme mewajibkan agar semua kelompok masyarakat diberi ruang yang sama untuk didengarkan, kesempatan sama untuk berkembang, dan peluang sama untuk berkontribusi. Ini berlaku juga pada kelompok Ahmadiyah, Syiah, LGBT, juga pada masyarakat adat yang masih kental dengan mistik, tahayul dan tradisi sejenisnya. Pelajaran dari Sejarah Islam Setelah berhasil menghilangkan kemusyrikan dan membangun negara yang memerintah dengan Islam, Rasulullah saw. melanjutkan dakwahnya ke seluruh dunia dengan mengirim surat kepada para raja dan dengan sejumlah ekspedisi militer. Setelah beliau wafat, datang Khulafa’ ar-Rasyidun dan pembebasan berlanjut. Irak yang penduduknya c...

Sebelum membahas ada-tidaknya gubenur kafir di era Khilafah, ada baiknya kita pahami bagaimana kedudukan orang kafir di dalam negara Khilafah, dalam status mereka sebagai warga negara. Orang kafir yang hidup di dalam Negara Khilafah berstatus sebagai Ahli Dzimmah karena mereka melakukan akad dzimmah dengan negara, bukan akad baiat. Akad dzimmah didefinisikan oleh para fuqaha’ sebagai keterikatan seorang Imam (Khalifah) atau wakilnya untuk membenarkan sebagian kaum kafir menetap di wilayah Islam, dengan syarat mereka membayar jizyah dan terikat dengan hukum-hukum Islam yang terkait dengan mereka.1 Akad dzimmah yang diajukan oleh orang kafir agar dibenarkan menetap di wilayah Islam hanya dibolehkan dengan dua syarat: kewajiban membayar jizyah serta ketundukan dan keterikatan pada hukum Islam secara umum.2 Dari sini bisa dipahami, bahwa orang kafir yang menjadi Ahli Dzimmah mempunyai kewajiban yang wajib mereka tunaikan, juga hak yang mereka dapatkan dari negara. Kewajib...